Ibukota – Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Data dan juga Transaksi Elektronik atau lebih banyak dikenal dengan UU ITE merupakan hasil pembaharuan menghadapi UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana sudah pernah diubah terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang ini berubah menjadi dasar hukum penting pada mengatur aktivitas yang digunakan berkaitan dengan pengaplikasian internet, komputer, serta media elektronik lainnya.
UU ITE bertujuan untuk memberikan pengamanan hukum terhadap komunitas pada ruang digital dan juga mengurangi penyalahgunaan teknologi informasi kemudian komunikasi. Seiring dengan perkembangan zaman, aturan ini terus diperbarui guna menjawab tantangan era digital.
Berikut adalah beberapa perbuatan yang tersebut dilarang di UU ITE serta dapat dikenai sanksi pidana:
1. Pencemaran nama baik
UU ITE melarang setiap warga untuk menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Hal ini diatur pada Pasal 27 ayat (3) dan juga Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016. Pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp750 juta.
2. Ujaran kebencian
Pemerintah secara tegas melarang penyebaran ujaran kebencian berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, serta Antargolongan). Aturan ini tertuang pada Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016. Pelaku ujaran kebencian dapat dikenai pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar.
3. Perjudian online
Perjudian yang dimaksud dilaksanakan melalui media elektronik juga di antaranya di aktivitas pidana berdasarkan UU ITE. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016, dan juga KUHP Pasal 303 kemudian UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Ancaman hukuman mencapai 6 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp1 miliar.
4. Penyebaran konten asusila
Penyebaran video atau informasi yang dimaksud melanggar kesusilaan, satu di antaranya pornografi, dilarang keras. Ketentuan ini termuat di Pasal 27 ayat (1) dan juga Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 juga Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sanksi pidana maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp1 miliar.
5. Pengancaman serta pemerasan
UU ITE juga mengatur larangan terhadap penyebaran konten yang dimaksud bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman. Hal ini tertuang di Pasal 27 ayat (4) juga Pasal 45 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016. Pelaku diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar.
UU ITE berubah jadi payung hukum yang dimaksud penting di menciptakan ruang digital yang dimaksud aman, sehat, juga bertanggung jawab. otoritas mengimbau penduduk untuk lebih tinggi bijak pada menggunakan media sosial lalu teknologi informasi agar tidak ada terjerat di pelanggaran hukum.
Melalui pemahaman yang mana baik terhadap larangan-larangan pada UU ITE, penduduk diharapkan dapat menjalankan aktivitas digital secara etis lalu sesuai hukum yang digunakan berlaku.
Artikel ini disadur dari Apa saja yang dilarang dalam UU ITE? Ini daftarnya
