JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan deregulasi secara besar-besaran untuk meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, lalu mempercepat pembangunan ekonomi di area sektor tekstil, produk-produk tekstil, sepatu, kemudian sektor padat karya lainnya. Hal itu disampaikannya ketika menjadi pemimpin rapat bersatu jajaran Dewan Kondisi Keuangan Nasional (DEN) di area Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu 19 Maret 2025 dengan fokus pada penguatan sektor bidang padat karya.
Menteri Koordinator Area Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, sektor tekstil kemudian barang tekstil yang digunakan pada waktu ini mengakomodasi hampir 4 jt tenaga kerja juga mencatatkan ekspor lebih besar dari USD2 miliar menjadi salah satu perhatian utama pemerintah.
“Arahan pertama tentu pemerintah harus meninjau dari keseluruhan supply chain kemudian juga melakukan harmonisasi daripada tarif yang mana telah dilakukan,” kata Airlangga terhadap awak media usai rapat.
“Dan kedua, kita merespons terhadap barang yang dimaksud di-dumping melalui tindakan anti-dumping. pemerintahan tentu akan membentuk semacam satgas, pada mana ini akan dilaksanakan percepatan,” sambungnya.
Presiden Prabowo juga memacu agar sektor padat karya masuk pada Proyek Vital Nasional (PSN) agar berbagai kemudahan perizinan serta prasarana insentif mampu segera diberikan. otoritas turut menyiapkan paket revitalisasi mesin-mesin produksi pada rangka menjaga daya saing industri.
Pemerintah menyediakan Rp20 triliun kredit pembangunan ekonomi dengan subsidi bunga 5% untuk sektor padat karya seperti tekstil, sepatu, makanan minuman, hingga furniture.
“Kita berharap bahwa dengan sektor padat karya ini bisa saja ditangani dengan baik, kita berharap lapangan kerja dapat tercipta dan juga kita berusaha mencapai dengan sesudah EU CEPA ini diharapkan lapangan usaha ini akan kembali bergeliat,” tambah Airlangga.
Sementara itu, Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan, pemerintah akan segera menindaklanjuti arahan Presiden melalui rapat terbatas di waktu dekat. Menurut Luhut, pada waktu ini regu dari Kementerian Koordinator Lingkup Perekonomian kemudian DEN telah terjadi bekerja serupa untuk mempersiapkan permasalahan deregulasi tersebut.
“Saya kira ini perintah yang dimaksud jelas juga akan ditindaklanjuti minggu depan ini, ratas untuk itu sehingga dengan demikian bisa saja segera diinformasikan langkah-langkah. Artinya tak akan menurunkan rekomendasi-rekomendasi yang mana itu menjadi penghambat terhadap industri-industri yang dimaksud mau masuk ke Indonesia,” ujar Luhut.
Luhut pun menegaskan agar semua pihak bekerja bersama-sama untuk melakukan pengawasan agar deregulasi ini dapat berjalan dengan baik.
“Presiden tadi saya pikir memberikan instruksi yang digunakan sangat jelas serta sangat baik mengenai permasalahan deregulasi. Karena deregulasi ini akan mengempiskan korupsi, akan menimbulkan lebih banyak efisien, lalu akan merancang ekosistem perekonomian kita lebih banyak bagus,” tutur Luhut.
