JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR M Hanif Dhakiri mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus kuota impor untuk sebagian komoditas strategis. Langkah yang disebutkan sebagai bentuk reformasi perekonomian yang progresif lalu berani, sekaligus sinyal kuat bahwa pemerintah serius membongkar tata niaga yang digunakan selama ini dikuasai kelompok rente kemudian praktik tak sehat.
“Presiden mengambil langkah yang tepat kemudian berani. Ini adalah membuka jalan bagi perbaikan struktur perdagangan nasional yang digunakan lebih besar efisien serta transparan,” ujar Hanif melalui keterangan tertulisnya, Kamis (10/4/2025).
Hanif mengingatkan, liberalisasi impor tidak ada boleh dilepaskan begitu cuma tanpa pengaman dan juga kebijakan penyeimbang. Negara masih memiliki tanggung jawab untuk meyakinkan bahwa produsen pada negeri tak tergilas di kompetisi bursa bebas yang digunakan belum sepenuhnya setara.
“Pasar bebas harus disertai keadilan. Jangan sampai pelaku bidang usaha nasional, teristimewa yang mana selama ini menopang keperluan pokok masyarakat, kehilangan ruang hidup akibat banjir item impor murah,” tegasnya.
Menteri Ketenagakerjaan periode 2014-2019 menambahkan selain menjaga keseimbangan di kebijakan impor, pemerintah juga perlu mempercepat penguatan lapangan usaha substitusi impor—yakni sektor-sektor strategis yang digunakan mampu memproduksi barang yang mana selama ini terlalu bergantung pada luar negeri.
“Jangan belaka bicara persoalan membuka pintu, tapi juga tentang menyiapkan dapur sendiri. Penguasaan lapangan usaha substitusi impor adalah kunci kemandirian kegiatan ekonomi jangka panjang,” ujarnya.
Terkait strategi pemerintah memperluas impor dari Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan hubungan dagang, Hanif mengatakan pendekatan itu realistis secara diplomatik, namun masih harus diarahkan secara strategis agar mengupayakan ketahanan perekonomian nasional.
“Impor harus selektif lalu bersifat komplementer, tidak substitusi terhadap apa yang dimaksud bisa saja diproduksi di tempat di negeri. Kita bisa saja memperluas hubungan dagang, tapi tetap memperlihatkan dengan keberpihakan pada sektor serta petani kita sendiri,” terangnya.
Wakil Ketua Umum DPP PKB ini juga menekankan pentingnya menjadikan kebijakan ini sebagai bagian dari negosiasi dagang yang digunakan adil lalu timbal balik. Jika Indonesia membuka lingkungan ekonomi bagi item negara mitra, maka akses bursa ekspor Indonesia pun harus dibuka dengan setara.
“Langkah Presiden sudah ada benar. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara efisiensi pangsa kemudian keberpihakan terhadap perkembangan lapangan usaha nasional,” tandasnya.
