Jakarta – Dewan Kepala daerah Bank Nusantara (BI) akhirnya memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan BI Rate ke level 5,50% pada Mei 2025, pasca sebelumnya selama empat bulan berturut-turut sejak 15 Januari 2025 mempertahankan BI Rate ke level 5,75%.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, langkah hasil Rapat Dewan Pemuka (RDG) ini mempertimbangkan tekanan pemuaian pada 2025 dan juga 2026 yang digunakan akan rendah kemudian terkendali ke kisaran 2,5% plus minus 1%, dan juga untuk memacu pertumbuhan ekonomi.
“Keputusan ini konsisten dengan prakiraan naiknya harga tahun 2025 serta 2026 yang digunakan rendah serta terkendali di sasaran 2,5±1%, upaya mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya, juga untuk turut memacu pertumbuhan ekonomi,” ucap Perry ketika konferensi pers hasil RDG, Rabu (21/5/2025).
Perry ketika itu juga menegaskan, peningkatan sektor ekonomi Nusantara perlu terus diperkuat sehingga dapat memitigasi dampak ketidakpastian global akibat kebijakan tarif resiprokal AS. Pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 tercatat cuma mampu mencapai 4,87% (yoy), lebih banyak rendah dari kuartal IV-2024 sebesar 5,02% (yoy).
Dengan realisasi Pendapatan Domestik Bruto triwulan I 2025 dan juga mencermati dinamika perekonomian global, Bank Tanah Air memprakirakan perkembangan ekonomi Indonesia 2025 berada di kisaran 4,6-5,4%, sedikit lebih lanjut rendah dari kisaran prakiraan sebelumnya 4,7-5,5%.
“Berbagai respons kebijakan wajib makin diperkuat untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui penguatan permintaan domestik juga optimalisasi kesempatan peningkatan ekspor,” paparnya.
Meski kegiatan ekonomi mengalami pelemahan pertumbuhan, Perry menegaskan, kurs rupiah malah cenderung menguat ke depan. Menurutnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada Mei 2025 (hingga 20 Mei 2025) menguat sebesar 1,13% (ptp) dibandingkan dengan tempat akhir April 2025.
“Rupiah juga cenderung menguat dibandingkan dengan kelompok mata uang negara mengalami perkembangan mitra dagang utama Indonesi juga kelompok mata uang negara progresif pada luar dolar AS. Secara keseluruhan, pergerakan Rupiah berada di kisaran yang sesuai dengan fundamental kegiatan ekonomi domestik di melindungi stabilitas perekonomian,” paparnya.
Di sisi lain, ia melanjutkan, defisit kegiatan berjalan atau current account deficit (CAD) yang tersebut menjadi salah satu komponen neraca pembayaran Tanah Air atau NPI ia anggap masih akan terus rendah ke depannya, ditopang oleh surplus neraca perdagangan barang, khususnya nonmigas.
Pada kuartal II-2025, aliran masuk pembangunan ekonomi portofolio hingga Mei 2025 ia pastikan juga telah lama kembali meningkat, khususnya ke SBN lalu saham, sejalan dengan meredanya ketidakpastian global dan juga tetap baiknya prospek perekonomian Indonesia.
Perkembangan positif ini menguatkan ketahanan eksternal pasca pada April 2025 penanaman modal portofolio mencatat net outflows , meskipun secara kumulatif triwulan II 2025 sampai 19 Mei 2025 masih tercatat net outflows 3,1 miliar dolar AS.
Posisi cadangan devisa pada akhir April 2025 tercatat sebesar 152,5 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor kemudian pembayaran utang luar negeri Pemerintah, juga berada ke berhadapan dengan standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
“Bank Nusantara memprakirakan NPI 2025 kekal baik ditopang defisit operasi berjalan yang tersebut rendah di kisaran defisit 0,5% sampai dengan 1,3% dari Pendapatan Domestik Bruto dan juga surplus operasi modal serta finansial yang tersebut berlanjut, dalam sedang ketidakpastian global yang digunakan masih tinggi,” ucap Perry.
Sementara itu, tekanan kenaikan harga pada April semata-mata sebesar 1,95% secara tahunan, dengan pemuaian inti masih terkendali di dalam level 2,5% secara tahuann. Inflasi kelompok volatile food (VF) tercatat sebesar 0,64% (yoy) , dan juga kelompok administered prices mencatat kenaikan harga sebesar 1,25% (yoy), pasca pada Maret 2025 mencatat deflasi sebesar 3,16% (yoy).
“Ke depan, Bank Indonesi meyakini naiknya harga terkendali pada sasaran 2,5±1% pada 2025 juga 2026. Inflasi inti diprakirakan terjaga seiring ekspektasi pemuaian yang terjangkar di sasaran, kapasitas perekonomian yang mana memadai, imported inflation yang terkendali, kemudian dampak positif dari digitalisasi,” ungkap Perry.
Oleh sebab itu, ia menekankan, suku bunga acuan BI rate sekarang miliki ruang untuk diturunkan, ditambah dengan bermacam bauran kebijakan moneter makroprudensial, serta sistem pembayaran untuk terus menggalang pertumbuhan sektor ekonomi berkelanjutan.
Adapun bauran kebijakan itu sebagai berikut:
1. Perkuatan strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental khususnya melalui intervensi kegiatan Non-Deliverable Forward (NDF) di dalam lingkungan ekonomi luar negeri juga proses spot juga Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) ke bursa domestik. Strategi ini disertai dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di dalam bursa sekunder untuk merawat stabilitas bursa keuangan juga kecukupan likuiditas dalam perbankan;
2. Penguasaan strategi operasi moneter pro-market untuk meningkatkan kekuatan efektivitas transmisi penurunan suku bunga, menjaga kecukupan likuiditas, mempercepat pendalaman bursa uang juga pangsa valuta asing (valas), dan juga menggerakkan aliran masuk modal asing, dengan:
– mengatur kerangka suku bunga instrumen moneter lalu swap valas untuk menguatkan efektivitas transmisi penurunan suku bunga dengan terus melindungi daya tarik aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik;
– meningkatkan kekuatan strategi operasi term-repo serta swap valas untuk menyimpan kecukupan likuiditas dalam bursa uang serta perbankan; dan
– meningkatkan kekuatan peran Primary Dealer (PD) untuk meningkatkan operasi SRBI di dalam lingkungan ekonomi sekunder juga operasi repurchase agreement (repo) antarpelaku pasar;
3. Pengembangan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) dari maksimum 30% menjadi 35% dari modal bank. Perkuatan implementasi kebijakan RPLN ini ditujukan untuk meningkatkan sumber pendanaan bank dari luar negeri sesuai keperluan perekonomian dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, melalui penerapan parameter kontrasiklikal sebagai penambah RPLN sebesar 5%. Perkuatan kebijakan RPLN dimaksud berlaku efektif sejak 1 Juni 2025, serta akan diatur lebih banyak lanjut pada ketentuan mengenai RPLN;
4. Pelonggaran likuiditas dengan penurunan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 100 bps dari 5% berubah jadi 4% untuk Bank Umum Konvensional (BUK), dengan fleksibilitas repo sebesar 4%, kemudian rasio PLM syariah sebesar 100 bps dari 3,5% bermetamorfosis menjadi 2,5% untuk Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah (BUS/UUS), dengan fleksibilitas repo sebesar 2,5%. Penurunan ini juga ditujukan untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan, yang berlaku efektif sejak 1 Juni 2025;
5. Perkuatan publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang tersebut berubah menjadi cakupan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM);
6. Perluasan persetujuan digital melalui akselerasi persiapan implementasi QRIS Antarnegara Indonesia-Jepang lalu inisiasi uji coba QRIS Antarnegara Indonesia-Tiongkok;
7. Menguatkan juga perluasan kerjasama internasional di area kebanksentralan, satu di antaranya konektivitas sistem pembayaran juga operasi menggunakan mata uang lokal, dan juga memfasilitasi penyelenggaraan iklan pembangunan ekonomi dan juga perdagangan di dalam sektor prioritas bekerjasama dengan instansi terkait.
Next Article BI Rate Sudah Turun Jadi 5,75%, Airlangga Minta Bank Lakukan Hal Ini
Artikel ini disadur dari Keputusan Lengkap BI Turunkan Suku Bunga Acuan Jadi 5,50%
