JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyatakan lebih besar dari 16.000 pelopor negara yang dimaksud belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Jumlah yang disebutkan berdasarkan data per 9 April 2025.
“Masih terdapat 16.867 PN/WL yang dimaksud belum menyampaikan LHKPN, dari total 416.723 wajib lapor atau masih ada sekitar 4% yang dimaksud belum melaporkan harta kekayaannya,” kata anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (10/4/2025).
Diketahui, Lembaga Antirasuah menunda batas akhir penyampaian LHKPN hingga 11 April 2025. Dengan begitu, para wajib lapor LHKPN diharapkan dapat menyampaikan kewajiban merek dengan patuh.
“Baik patuh terkait ketepatan waktu maupun patuh di kebenaran kemudian kelengkapan aset lalu harta yang tersebut dilaporkan pada LHKPN. KPK juga mengimbau terhadap pimpinan atau satuan pengawas internal pada masing-masing institusi agar secara proaktif memantau kemudian mengawasi kepatuhan pelaporan LHKPN para PN/WL di area instansinya,” sambungnya.
Sebelumnya, KPK mengumumkan inovasi batas akhir pelaporan LHKPN periode 2024. “Batas akhir yang digunakan semula dijadwalkan pada tanggal 31 Maret 2025, telah lama diundur menjadi tanggal 11 April 2025,” kata Tim Jubir KPK Budi Prasetyo.
Budi menyampaikan, langkah ini diambil setelahnya mempertimbangkan berbagai faktor yang digunakan berkaitan dengan efisiensi pelaporan, termasuk mempertimbangkan periode libur juga cuti sama-sama di rangka perayaan Hari Raya Idulfitri 1446 H.
“Periode libur ini dapat memengaruhi kelancaran proses pelaporan harta kekayaan bagi pelaksana negara,” ujarnya.
