Megawati Pernah Tolak RUU TNI, Puan Maharani: Itu Sebelum Kita Bahas Bersama

Megawati Pernah Tolak RUU TNI, Puan Maharani: Itu Sebelum Kita Bahas Bersama

JAKARTA – Ketua DPP PDIP Puan Maharani angkat bicara tentang sikap sang ibu sekaligus pimpinan partainya, Megawati Soekarnoputri yang digunakan sempat menolak keras Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Puan menjelaskan, sikap Megawati itu dinyatakan sebelum DPR juga pemerintah mengeksplorasi dengan RUU TNI.

Ia mengatakan, hasil pembahasan RUU TNI telah dilakukan dijelaskan oleh Panja serta pimpinan DPR. “Ya itu kan sebelum kita bahas bersama. Dan hasilnya seperti apa, tadi kan pada konferensi pers telah disebarkan hasil dari panja yang akan diputuskan,” terang Puan pada waktu ditemui pada Kompleks Parlemen, Senayan, Ibukota Pusat, Hari Senin (17/3/2025).

Saat disinggung sikap Fraksi PDIP terkait RUU TNI, Puan tak menjawab lugas. Ia semata-mata mengatakan, pihaknya hadir untuk meluruskan hal-hal yang digunakan dianggap tak sesuai ketentuan.

“Kehadiran PDIP justru untuk meluruskan jikalau kemudian ada hal-hal yang digunakan kemudian tak sesuai dengan apa yang dimaksud kemudian kami anggap itu bukan sesuai,” terang Puan.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan menolak RUU TNI dan juga Polri dikarenakan dianggap bertentangan dengan TAP MPR RI VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI juga Polri.

Hal itu disampaikan Megawati di pidato kebangsaan di tempat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo pada Ibukota Indonesia Concert Hall lantai 15 iNews Tower, Kompleks MNC Center, Kebon Sirih, DKI Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

“Nanti kalau saya ngomong gini, Bu Mega enggak setuju, ya enggak setujulah yang tersebut RUU TNI-Polri gitu. Loh kok gak dilihat sumbernya, itu TAP MPR loh, yang tersebut namanya ketika jadi satu, saya yang memisahkan, Presiden loh bukanlah Megawati,” kata Megawati.

Menurutnya, TAP MPR RI yang dimaksud diterbitkan masa dirinya jadi Presiden itu harus dijalankan. Megawati mempertanyakan maksud DPR RI yang digunakan ingin menyetarakan TNI lalu Polri lewat revisi undang-undang.

“TAP MPR harus dijalankan yaitu pemisahan antara TNI-Polri, loh kok sekarang disetarakan? Saya enggak ngerti maksudnya apa? Yaudah gausah deh ini ini dulu,” tutur Megawati.