JAKARTA – Pengamat Politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) membutuhkan wadah kebijakan pemerintah untuk mempertahankan eksistensinya setelahnya tidaklah lagi menjabat sebagai kepala negara. Fernando berpendapat, salah satu opsi yang mana masuk akal adalah bergabung dengan partai urusan politik (parpol) yang selama ini punya peran di dinamika urusan politik nasional.
“Joko Widodo membutuhkan wadah untuk dapat mempertahankan eksistensinya di kebijakan pemerintah Indonesia. Sehingga perlu bergabung dengan salah satu partai kebijakan pemerintah yang dimaksud selama ini setiap saat memberikan warna pada kebijakan pemerintah Indonesia,” ujar Fernando, Rabu (26/3/2025).
Dia pun menyoroti selain delapan parpol yang miliki kursi dalam DPR, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga masih mampu bersaing di mewarnai kebijakan pemerintah nasional. Dengan demikian, kata dia, potensi Jokowi untuk bergabung dengan PSI semakin terbuka lebar.
PSI dipimpin oleh anak bungsunya, Kaesang Pangarep. “Sehingga sangat kemungkinan besar Joko Widodo bergabung dengan partai yang mana ketika ini dipimpin oleh anak bungsunya. Apalagi secara jelas gagasan partai super terbuka oleh Jokowi diwujudkan oleh Kaesang di tempat PSI,” imbuhnya.
Dia melanjutkan, apabila Jokowi mengambil peran strategis di dalam PSI, baik sebagai pembina atau pada jabatan lainnya, hal ini akan datang memberikan dampak signifikan bagi parpol tersebut. Fernando melanjutkan, kolaborasi antara Kaesang sebagai Ketua Umum PSI juga Jokowi pada tempat strategis akan meningkatkan daya saing juga elektabilitas PSI pada menghadapi Pemilihan Umum 2029.
“Kolaborasi antara Kaesang sebagai Ketua Umum dan juga Jokowi sebagai pembina atau jabatan lainnya akan mampu meningkatkan pengumuman PSI 2029 yang tersebut akan datang,” ucapnya.
Meski hingga sekarang belum ada pernyataan resmi dari Jokowi mengenai langkah politiknya setelahnya 2024, prakiraan mengenai kemungkinan bergabungnya dengan PSI semakin menguat. Jika benar terjadi, maka langkah yang disebutkan diyakini akan datang menjadi salah satu strategi kebijakan pemerintah yang menarik untuk disimak di perjalanan urusan politik Indonesia ke depan.
