Jakarta – Nusantara bisa jadi kecipratan untung dari pertempuran dagang antara Amerika Serikat (AS) serta China yang tersebut berada dalam terjadi. Anggota Dewan Perekonomian Nasional (DEN) Chatib Basri memaparkan pada situasi ketika ini, China kemungkinan besar akan melalukan relokasi penanaman modal ke kawasan Asia Tenggara.
“Dengan risiko jaringan antara Amerika Serikat lalu China, saya tiada akan terkejut apabila ada semacam relokasi basis produksi dari China ke negara-negara Asia Tenggara, mungkin saja ke Vietnam, mungkin saja ke Indonesia,” ujar Chatib ke acara DBS Asian Insights Conference ke Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (21/5/2025).
Ia kemudian memaparkan Negara Indonesia enteng bernegosiasi dengan Amerika Serikat (AS). Karena surplus perdagangan Indonesia dengan negeri Paman Sam itu semata-mata sekitar US$19 miliar, terpencil lebih besar kecil dari Vietnam dengan Negeri Paman Sam yang digunakan mencapai US$120 miliar.
Lantas, negara tetangga Indonesia itu dapat menyelesaikan permasalahan surplus perdagangan ini, mungkin saja dengan menambah impornya sekitar 11 sampai 12 kali lipat.
“Memang bukan mudah, ya, jadi itu sebabnya saya meninjau kemungkinan relokasi dari Tiongkok ke Indonesia, asalkan pemerintah mau melaksanakan deregulasi ekonomi. Kabar baiknya, Presiden Prabowo sudah ada mengumumkan April kemudian bahwa pemerintah berjanji untuk melakukan deregulasi ekonomi,” pungkas Chatib.
Sederet Kebijakan otoritas Antisipasi Perang Dagang
Pemerintah menyiapkan delapan kebijakan yang mana bersifat jangka pendek, dan juga kebijakan jangka menengah. Sekaligus diarahkan untuk mengantisipasi peluang pelemahan perekonomian global akibat ketidakpastian geopolitik, perlambatan perdagangan dunia, suku bunga membesar dalam negara maju, hingga ketegangan di beragam kawasan.
Kebijakan Jangka Pendek
1. Penguasaan Konsumsi Rumah Tangga lalu Daya Beli Masyarakat
– Perluasan inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimaksud menggalang ketahanan gizi sekaligus menggalakkan perputaran kegiatan ekonomi di dalam sektor pangan lokal
– Penyaluran bantuan sosial tepat sasaran untuk melindungi daya beli masyarakat rentan
– Stimulus konsumsi melalui diskon transportasi masyarakat lalu subsidi listrik untuk rumah tangga tertentu
Mempercepat realisasi belanja negara untuk menguatkan daya dorong fiskal
2. Pembaruan Kemudahan Berusaha
– Pelaksanaan Instruktur Presiden mengenai Deregulasi untuk menyederhanakan izin usaha
– Penyelesaian revisi Peraturan Presiden tentang Lingkup Usaha Penanaman Modal (BUPM)
3. Penguasaan Modal Industri Produktif
– Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan target yang dimaksud lebih lanjut besar
– Penerapan Kredit Pengembangan Usaha Padat Karya yang digunakan diarahkan pada sektor-sektor strategis
– Fasilitasi pembiayaan Koperasi serta UMKM untuk meningkatkan produktivitas juga daya saing
4. Perluasan Akses Pasar Ekspor
– Percepatan penyelesaian perjanjian perdagangan seperti IEU-CEPA, lalu CP TPP
– Penetrasi bursa ekspor non-tradisional dan juga penguatan kerja sebanding dengan negara-negara BRICS
– Support penawaran serta fasilitasi ekspor untuk UMKM berpotensi ekspor
5. Kebijakan Deregulasi
– Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Satuan Tugas Deregulasi akan segera terbentuk, namun regu sudah ada mulai bekerja mengidentifikasi kesulitan perizinan ekspor-impor yang tersebut dikeluhkan pengusaha. Paket kebijakan yang digunakan akan segera disampaikan diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor lalu daya saing sektor di negeri
– Kebijakan Deregulasi ini sejalan dengan upaya metamorfosis kebijakan di rangka aksesi Negara Indonesia ke OECD.
Kebijakan Jangka Menengah
1. Percepatan Hilirisasi kemudian Industrialisasi
– Pembangunan bidang pengolahan mineral seperti nikel, bauksit, lalu tembaga
– Menguatkan rantai nilai lapangan usaha kelapa sawit dan juga komoditas strategis lainnya
– Pembangunan kawasan bidang terintegrasi untuk menciptakan lingkungan lapangan usaha yang mana kompetitif
2. Transformasi Kondisi Keuangan Digital
– Pengembangunan infrastruktur digital yang tersebut merata pada seluruh wilayah Indonesia
– Pembaruan kapasitas dan juga daya saing start-up teknologi nasional
– Akselerasi digitalisasi UMKM kemudian sektor publik
3. Transisi Daya dan juga Sektor Bisnis Hijau
– Pembangunan energi terbarukan dengan target kapasitas yang digunakan ditingkatkan
– Pembangunan habitat kendaraan listrik kemudian infrastruktur pendukungnya
– Realisasi proyek energi bersih seperti PLTP Muara Laboh yang dimaksud telah dilakukan mendapatkan pendanaan sebesar USD499 jt dari AZEC
Next Article Bereskan Penghambat Investasi, Luhut Kumpulkan Pebisnis AS-Inggris
Artikel ini disadur dari RI Bisa Ketiban Durian Runtuh dari China, Asal Lakukan Ini!
