JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta-minta polisi agar bertindak lebih banyak tegas menertibkan preman berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas). Tindakan tegas kepolisian misalnya dengan melakukan sweeping secara langsung ke lapangan lalu menangkap mereka yang digunakan melakukan pungutan liar (pungli).
“Polisi wajib sikat oknum ormas bergaya premanisme lantaran merek ini parasit yang merusak iklim investasi. Contoh kecil, misalnya urusan lahan parkir kios atau restoran. Itu kan lahan pemilik usaha, kenapa ormas yang maksa kelola lahan serta uang parkirnya? Ini adalah kan meresahkan,” kata Sahroni di keterangannya, Hari Senin (17/3/2025).
“Makanya menurut saya, dipertegas aja tindakan polisi. Tangkap para preman berkedok ormas ini, sweeping, periksa, lalu tentunya diperingatkan agar tidaklah mengulang kembali kelakuannya,” sambungnya.
Menurut Sahroni, upaya sapu bersih ormas pelaku pungutan liar (pungli) ini penting untuk menjaga nyamannya pemodal di dalam Tanah Air. “Saya rasa semangat ini juga sejalan dengan Pak Prabowo yang ingin mengupayakan penanaman modal tumbuh di dalam Tanah Air. Artinya polisi tegas saja. Sampaikan ke para ormas ini agar tiada main-main dengan hukum. Negara jangan kalah dengan preman,” ujar politikus Partai Nasdem ini.
Selain ormas yang dimaksud suka memalak, ia juga mendesak polisi menertibkan ormas berkedok agama yang tersebut men-sweeping warung yang mengakses di dalam siang hari di tempat Bulan Ramadan. “Saya perhatikan juga di dalam tahun ini kok mulai bermunculan lagi berita tentang sweeping warung-warung yang mengakses di tempat siang hari di area Bulan Ramadan. Ini adalah juga pelakunya harus ditertibkan, dikarenakan jelas ada keinginan orang bukan berpuasa dalam situ,” jelasnya.
“Mungkin ada non-muslim, ibu hamil, orang sakit, jadi merek ini bertindak tidak ada jelas juga menghadapi perintah agama yang mana. Saya minta ini diberantas juga,” sambungnya.
SCOPE: RUU TNI Tuai Polemik, Tetap Dikebut atau Dilanjut pasca Reses?
Sahroni pun turut menyoroti kebiasaan beberapa oknum ormas, yang kerap memanfaatkan kesempatan Lebaran sebagai ladang pungli. “Apalagi ini mau Lebaran, biasanya para oknum ada aja akalnya untuk memeras para pengusaha. Maksa minta THR-lah, bikin proposal, pungli, kemudian sebagainya. Padahal itu kan tidak urusan pemilik usaha, mereka itu sudah ada bayar pajak ke negara. Harus ditertibkan,” pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, Polri melalui Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan komitmennya yang akan menindak tegas oknum yang digunakan terlibat pada aksi premanisme sehingga menghambat iklim pembangunan ekonomi di dalam Tanah Air.
